CIAMIS,- Untuk
merealisasikan Program Nasional (Pronas) unggulan Presiden Prabowo, Makan Bergizi
Gratis (MBG) di Kabuaten Ciamis terkesan dipaksakan, pasalnya dapur-dapur yang
dilaunchingkan Senin, 17 Februari 2025 terkesan dipaksakan karena belum siap
memenuhi layanan MBG sesuai juklak dan juknis dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Dari
lima dapur yang siap launching dua diantaranya gagal launching karena
ketidaksiapan, sementara tiga dapur lainnya terkesan memaksakan diri untuk
launching yang langsung dihadiri oleh Pj Bupati Ciamis, Budi Waluya, Senin
(17/02/2025).
Pj
Bupati Ciamis, Budi Waluya saat menghadiri launching MBG di SMP Negeri 2 Ciamis mengakui,
ketidaksiapan dapur terlihat dari alat makan yang terbuat dari plastik dan juga
distribusi yang tidak sesuai jadwal, begitu pun saat dirinya memantau dua dapur
yang ada di Kecamatan Ciamis.
“Hasil
pantauan dua dapur memang untuk penyediaan menu sudah sesuai karena ada ahli
gizi yang menentukan, tapi dari sisi bangunan gedung kurang leluasa. Terkait
alat makan terbuat dari plastik mudah-mudahan kedepannya sudah diganti dengan
yang standar BGN, tunggu saja dalam satu minggu ini, mungkin pesanan dari pusatnya
belum datang,” katanya.
Pj
Bupati pun sempat kaget saat dikonfirmasi porsi yang seharusnya 861 porsi untuk
siswa SMPN 2 Ciamis namun baru dikirim 150 porsi untuk tiga kelas saja.
“Ya
sangat dipaksakan, seharusnya jangan dipaksakan, mudah-mudahan semua siswa mendapatkan
hak yang sama untuk makan gratis hari ini,” katanya.
Sementara
Koordinator Majelis Pemantau Makan Bergizi Gratis Indonesia (MPMBGI), Andi Ali Fikri ikut menyayangkan launching MBG di Ciamis terkesan dipaksakan dan tidak
sesuai dengan juklak/juknis yang dikeluarkan BGN, mulai dari standar dapur
sampai pendistribusiannya.
Menurutnya,
BGN harus mengevaluasi keberadaan dapur secara keseluruhan agar program
nasional ini berjalan sesuai harapan.
“BGN
sudah menempatkan orang-orangnya di dapur tersebut sebagai SPPG (Satuan
Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang sudah menguasai juklak dan juknis MBG, tapi
kenapa kenyataannya tidak sesuai juklak dan juknis?” katanya.
Dijelaskan,
keberadaan MPMBGI di Ciamis sebagai media kontroling dan ikut ambil bagian
dalam memonitor karena program ini sangat sensitif yang bersentuhan dengan makanan
yang dikonsumsi masyarakat, terutama anak-anak sebagai generasi bangsa.
Diharapkan
BGN dari tingkat nasional melakukan koordinasi secara institusi kepada pemerintah
daerah, minimalnya berkomunikasi dibangunnya dapur-dapur di wilayah Ciamis,
sehingga pemerinrtah daerah bisa melakukan monitoring.
Dalam
hal alat makan yang terbuat dari plastik, Andi sangat menyayangkan karena bahan
dari plastik bisa berdampak terhadap tubuh manusia, tergantung jenis dan kode plastik
yang digunakan.
“Intinya
apa pun jenis dan kodenya, plastik tidak boleh digunakan. Sesuai juklak juknis
pun diharuskan berbahan stanles yang sudah disiapkan oleh BGN,” tegasnya.
Seperti
diketahui, sebelumnya Kabupaten Ciamis baru memiliki satu SPPG yaitu Dapur di
Kecamatan Banjarsari, hari ini launching tiga dapur, dua di Kecamatan Ciamis
yaitu Dapur Mulyasari di Jalan Jendral Sudirman No 44 Ciamis dan satu lagi Dapur
Bunirasa di Jalan Oto Islkandardinata Lingkar Selatan Desa Pawindan Kecamatan
Ciamis. Dan satu SPPG di Dapur Kawali, Jalan Kawali Panjalu Kecamatan Kawali. (Eda)*
0 Comments