Deklarasi Penolakan Judi Online, Pejabat Pemkab Kemana?

ciamiszone.id :

CIAMIS,- Sebagai wujud kepedulian terhadap maraknya perjudian online, organisasi Budi Pekerti menggelar deklarasi bertajuk "Ciamis Menolak Judi Online" di Alun-alun Ciamis, Sabtu (06/07/2024), namun pihak penyelenggara justru kecewa karena ketidakhadiran pejabat dari Pemkab Ciamis.

Ketua Budi Pekerti, Dian Budiana mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi upaya luar biasa yang telah dilakukan pihak Polres Ciamis dalam mencegah dan menindak praktik judi online.

“Kepolisian telah bertindak dengan sangat gesit dan efektif dalam menangani kasus-kasus ini, dan kami merasa perlu mendukung serta memperkuat langkah-langkah tersebut melalui kegiatan deklarasi,” tegasnya, Senin (08/07/2024).

Menurut Dian, dari pihak Polres Ciamis dihadiri Wakapolres Ciamis sementara dari Pemkab Ciamis tidak ada satu pun pejabat yang hadir, hal serupa juga dari pihak DPRD Ciamis tidak ada yang hadir, ada pun hadir Calon Anggota Dewan terpilih hasil Pemilu 2024, sementara sejumlah tokoh ulama dari berbagai pondok pesantren antusias hadir dalam acara deklarasi tersebut, termasuk unsur MUI Kabupaten Ciamis.

“Pejabat Pemkab pada kemana?, hanya Pak Sekda saja yang konfirmasi beliau tidak bisa hadir karena ada tugas keluar kota, yang lainnya tidak tau kemana padahal kami mencantumkan narahubung di surat undangannya,” tegasnya.

Namun demikian, kekecewaan penyelenggara menurut Dian merupakan bentuk bukti pihaknya masih mengharapkan perhatian Pemkab.

“Kalau kami tidak kecewa, berarti kami tidak menghargai Pemkab, justru kekecewaan ini bukti ‘kanyaah” kami kepada Pemkab,” tegasnya.

Dijelaskan Dian, sebagai kelompok kecil aktivis pergerakan yang mengatasnamakan Budi Pekerti lahir dari keresahan akan nyaris hilangnya budaya leluhur kita yang penuh dengan nilai keimanan dan berbudi pekerti, mengajak agar rekan-rekan aktivis pergerakan, tetap memberikan kontribusi kritikan dan pengawasan untuk negeri Tatar Galuh Ciamis yang sedang tidak baik-baik saja ini.

“Lakukan pengawasan yang berlandaskan gerakan moralitas terhadap perilaku para pejabat yang tidak menjalankan amanat konstitusi sebagai petugas pelaksana negara, agar terlahir sosok pemimpin/pejabat negara yang menjunjung tinggi nilai keimanan yang menjadikan ulama sebagai panutanya dan rakyat sebagai tujuan pengabdianya, serta hukum sebagai panglima tertinggi. Ini kami tegaskan,” katanya.

Penomena gelaran aksi moralitas Budi Pekerti menjadi saksi bahwa ketidakhadiran pejabat Pemkab Ciamis padahal sangat didukung para tokoh agama dan lembaga keagamaan di Ciamis termasuk hadirnya Ketua MUI Kabupaten Ciamis itu merupakann bentuk bobroknya moralitas pejabat Ciamis dalam aksi gerakan moralitas terhadap Deklarasi Penolakan Perjudian Online.

“Padahal upaya permohonan dukungan mau pun undangan untuk dapat hadir, jauh sebelumnya telah dilayangkan, namun sayang ajakan para tokoh agama itu tidak dihiraukanya. Apalagi permohonan bantuan hanya sebagian pejabat saja yang ikut berkontribusi,” jelasnya.

Dijelaskan Dian, naskah deklarasi selanjutnya akan disampaikan kepada anggota DPRD periode 2024-2029 yang akan dilantik sebagai bahan masukan dalam pembahasan peraturan dam juga akan disampaikan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati setelah mereka mendaftarkan diri ke KPU sebagai bahan janji politik jika mereka terpilih menjadi orang nomor satu dan dua di Ciamis. (Eda)*