Bongkar Kasus Pertanahan, Massa Kotori Kantor ART/BPN

ciamiszone.id :

CIAMIS,- Pentingnya pemahaman akan asal usul tanah adat sebagai bagian dari sejarah Ciamis. Dulu pun kerajaan-kerajaan memberikan tanah untuk dikelola masyarakat. Tapi lambat laun menjadi hilang, bisa dilihat kapan berdirinya BPN, saat itulah kasus pertanahan mulai bermunculan.

Kordinator aksi, H Andy Ali Fikri yang mengatasnamakan Serikat Penduduk Peduli Tanah Adat (SPPT) Ciamis mengakui hal itu, dicontohkannya kecamatan yang ada sudah membuat sertifikat, namun hingga kini tanah tersebut masih dalam status tanah adat.

“Sampai hari ini tidak bisa disertifikatkan dan tidak bisa diperjualbelikan. Kan kita ngga tau. Sirkulasi anggaran itu permainannya dari tanah penjaminan-penjaminannya,” katanya seraya menambahkan, hal yang mengerikan Hak Guna Usaha (HGU) di Ciamis telah dimasukkan ke dalam sistem perbankan dan habis pada tahun 2022.

Karena kehadiran puluhan massa aksi tidak mendapatkan respon dari BPN, Andi Ali pun melakukan aksi teaterikal dengan spontan melumuri badannya dengan tanah yang sengaja ia bawa ke depan Kantor BPN, Selasa (28/05/2024).

“Kami hanya ingin berdialog dengan Kepala BPN yang memiliki kewenangan disini, bukan dengan sekretaris, atau para kabag dan kasubag, kami inginkan Kepala BPN,” katanya.

Menurut Andi, jika dipertemukan tidak dengan Kepala BPN tidak akan mendapatkan hasil karena sudah dipastikan jawabannya akan disampaikan kepada kepala sebagai atasan mereka.

“Itu sudah normative, sudah biasa dan bisa saya pahami. Sebagai bawahan akan seenaknya saja mereka menghadapi kami, salah satu contohnya belum saja kami beraksi sudah ada pejabat yang bicara senaknya dan menantang kami. Kami tidak takut meskipun oknum pejabat tersebut mengaku sudah berpengalaman di daerah Papua. Ini Ciamis bukan Papua,” tegas Andy.

“Silahkan anda bertindak seenaknya di Papua, tapi ini tanah Ciamis bukan Papua, akan kami lawan sampai dimana keberaniannya saat di Papua, silahkan hadapi kami yang berdarah Ciamis, lahir di Ciamis ini,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu Andy juga mengungkapkan keprihatinannya atas  kasus tanah Pasir Cikolotok di Purwodadi yang mengadu domba masyarakat, yang pada akhirnya mengalami kesulitan dalam mencari mata pencaharian.

“Kasus tanah di Pasir Cikolotok Purwodadi itu masyarakat diadu domba. Kasihan mereka bertanam di PTPN VIII. Mereka diadu domba. Kasihan mereka sudah bercocok tanam mencari kehidupan. Dijanjikan banyak hal dan akhirnya jadi masalah bagi kami,” jelasnya.

Tanah yang dikelola oleh PTPN VIII merupakan tanah adat, sementara tanah pegunungan merupakan milik negara yang dikelola oleh Perhutani. Namun, status tanah tersebut masih belum jelas, dengan beberapa lahan yang membayar pajak tahunan oleh dua pemilik yang berbeda.

“Tanah negara itu ada sertifikatnya tidak? tanah adat ada sertifikatnya, kalaupun ada minimal ada stempel singanya. Stempel singa itu siapa yang memiliki? Ya zaman Belanda. Siapa yang memegangnya? nah itu masalahnya,” kata Andy.

Terkait adanya SPPT tahunan disatu lahan dimiliki oleh dua orang. Inimn pun jadi masalah, mereka bayar pajak terhdap satu lahan tanah yang sama. Tidak masuk akal.

Atas nama SPPT Ciamis, Andy berjanji akan lembali dengan massa yang lebih banyak dnegan catatatan bisa langsung berdialog dengan kepala BPN Ciamis.

Dalam aksi mendatang, poihaknya meminta jkepada BPN untuk menyiapkan data-data seperti peta HGU di Kabupaten Ciamis dasarmya harus jelas, siapa selama ini yang mengelola HGU serta sejauh mana perpanjangannya. Selanjutanya mohon dijelaskan mana tanah negara dan mana tanah perkebunan.

Sementara Wakil Kepala BPN/ART Ciamis, Jaki mengakui, pihaknya sudah berusaha menerima audien SPPT namun ditolak karena tidak ada Kepala BPN yang sedang bertugas keluar kota.

“Apa yang disampaikan dalam orasinya akan kami sampaikan kepada Pak Kepala sepulang bertugas dari luar kota,” katanya.

Sementara menyinggung adanya oknum pejabat BPN/ART yang menjadi pemicu para audien karena terkesan menantang mereka dan mengakui dirinya sudah berpengalaman di Papua, Jaki membantahnya dan mengaku tidak ada yang melakukan komunikasi seperti yang dituduhkan tersebut.

“Tidak ada karyawan kami yang menantang mereka, itu tidak benar,” tegasnya seraya menambahkan, hal itu harus dikonfirmasi ulang lagi nanti, kata-kata tersebut tidak pernah terlontarkan, nanti akan berkoordinasi dengan pimpinan, dan nanti kita bisa luruskan.  (Eda/Nank)*