BKPSDM,- Dizaman perkembangan digitalisasi saat ini diharapkan wartawan tidak lagi berpedoman pada Bad News is Good News tapi Good News is The Best. (Berita buruk adalah berita bagus, tapi berita bagus adalah yang terbaik)
Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Ciamis, Yana D Putra saat menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2023 dengan tema “Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat” di Aula BKPSDM Ciamis, Senin (13/02/2023).
Dalam HPN bertajuk tasyakur dan munajat pers itu Wabup berharap, pers jangan hanya mengejar viewers untuk medianya dengan pedoman bad news is good news sehingga muncul berita hoax tetapi harus memperhatikan dampak dari pemberitaan itu sendiri dan mampu memberikan solusi, bahkan bisa menjadi pembanding dengan berita abal-abal jadi ciptakan good news is the best.
Dijelaskan Yana, seiring perkembangan zaman, diera globalisasi dan digitalisasi telah menumbuhkan berbagai media sosial dan online. Dengan banyaknya media sosial itu masyarakat dapat menjadi pewarta dan muncul hoax dimana mana.
“Hadirnya organisasi profesi waratwan baik PWI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) dapat memberikan informasi, paling tidak bisa menjadi penyeimbang dari berita berita hoax,” tegasnya.
Menurut Wabup, informasi yang diserap masyarakat harus merupakan informasi yang valid jangan sampai insan pers saat ini kena arus tapi harus menjadi pembanding dari berita abal-abal.
Dalam kesempatan itu juga Wabup mengingatkan tahun 2024 akan dilaksanakan pemilu baik legislatif, presiden dan kepala daerah yang saat ini aroma politiknya sudah mulai tercium, dan berharap insan pers di Ciamis dapat membantu melaksanakan pemilu yang aman dan tertib.
“Saya berharap kaitan politik 2024 bisa menyajikan berita yang menyejukan dengan begitu pers bisa memajukan Kabupaten Ciamis. Semoga kerjasama yang telah kita bangun saat ini bisa terus terjaga,” katanya.
Sementara Ketua PWI Kabupaten Ciamis, Subagja Hamara mengatakan, tema HPN tahun ini adalah kebebasan pers, demokrasi bermartabat. “Bebas bukan berarti sebebas bebasnya, wartawan tidak boleh seenaknya tapi bebas yang ada aturannya. Tema itu mengedepankan fungsi kontrol sosial apalagi menjelang pemilu 2024. Meskipun kontrol sosial ini bukan fungsi utama kami, bukan wajah media, bukan wajah wartawan, tapi salah satu fungsi kami,” jelasnya.
Menurut Bagja, banyak kasus yang mengatasnamakan wartawan, diantaranya oknum wartawan yang tidak kompeten, oknum masyarakat yang mengaku wartawan. Frame di masyarakat wartawan itu menakutkan dengan mengusung fungsi sosial kontrol.
“Wartawan itu tugasnya mencari berita, memiliki karya dan sudah lulus uji kompetensi. Sosial kontrol adalah salah satu fungsi dan bukan fungsi utama karena masih banyak fungsi-fungsi lainnya seperti ikut mencerdaskan bangsa,” katanya.
Untuk meningkatkan kualitas wartawan, Bagja mengakui, pertengahan tahun 2023 ini Kabupaten Ciamis akan menjadi tuan rumah Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dengan kuota 150 wartawan yang akan dibuka langsung oleh Gubernur Jabar.
“UKW Ini merupakan program dari Gubernur Jawa Barat, yaitu 1000 UKW. Diharapkan dengan kedepannya Dewan Pers segera mengeluarkan aturan bahwa narasumber hanya boleh melayani wartawan yang punya sertifikat UKW,” katanya.
Acara tasyakur dan munajat pers 2023, diwarnai penyerahan
santuan kepada sejumlah anak yatim piatu ditutup dengan pemotongan tumpeng. (Nank)**
0 Comments