LAKBOK,- Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Lakbok pada Pilkada serentak 2018 lalu dikhawatirkan akan terulang dalam Pemilu 2019 yang tinggal menunggu hari, karena tercatat lebih dari seribu surat suara rusak dan yang tidak digunakan oleh pemilik hak pilihnya.
Ketua Forum Pemuda Lakbok Jaya (FPLJ), Nasiran meminta KPU gencar melakukan sosialisasi di Lakbok mengingat jumlah surat suara dalam Pemilu nanti jauh lebih banyak dibanding Pilkada serentak 2018 yang hanya satu lembar untuk memilih dua pasangan calon.
“Dalam Pilkada lalu yang Golput di Lakbok cukup tinggi, apalagi Pemilu 2019 nanti, ada lima lembar surat suara terdiri surat suara DPRD Kabupaten, DPRD Propinsi, DPR-RI, DPD dan Pilpres yang dipastikan akan sulit dicerna oleh masyarakat Lakbok terutama para orang tua dan pemilih pemula,” katanya, Rabu (27/03/2019).
Sebagai pemuda Lakbok, Nasiran yang sebelumnya dalam Pilkada lalu pernah menjadi bagian dari penyelenggara sebagai Panwas mengaku memiliki bukti-bukti terkait jumlah golput dan surat suara tidak sah dalam Pilkada serentak 2018.
“Jumlah tersebut merupakan bukti kurangnya sosialisasi dari KPU, ini jangan sampai terulang dalam Pemilu 2019. Karena yang saya rasakan sampai saat ini sosialisasi Pemilu 2019 oleh KPU sangat minim di Lakbok, padahal KPU memiliki perangkat langsung ke kecamatan dan desa-desa, bahkan adanya tim relawan demokrasi (Relasi) seharusnya sudah menyentuh langsung ke masyarakat. Hal itu memicu kekhawatiran kami dari FPLJ tingkat partisipasi masyarakat Lakbok akan lebih rendah dan terus menurun,” jelasnya.
Komisioner KPU Kab. Ciamis, Muharam Kurnia Drajat membantah peryataan Ketua FPLJ yang menyebutkan angka golput di Kecamatan Lakbok mencapai seribu lebih.
“Harus diperjelas dulu yang dimaksud golput itu seperti apa, karena pengertian orang tidak mau ikut Pemilu itu berbeda dengan orang yang tidak bisa ikut Pemilu karena dia tidak bisa datang ke TPS,” katanya.
Menurut Muharam, rendahnya partisisifasi masyaakat di Lakbok bukan karena golput yang tinggi, tapi karena banyaknya warga Lakbok yang tidak bisa datang karena berada di luar negeri, luar Jawa dan luar Kabupaten Ciamis.
“Pada hari H, mereka tidak bisa mencoblos karena masalah biaya dan waktu yang harus dikeluarkan jika harus pulang ke Lakbok. Melihat fenomena tersebut Kecamatan Lakbok merupakan prioritas utama yang digarap KPU Ciamis dalam pelaksanaan sosialisasi ke daerah, kami sudah maksimal,” jelasnya seraya mengakui, Kecamatan Lakbok jadi prioritas utama sosialisasi dan KPU melibatkan banyak pihak, termasuk para pemuda Lakbok.
“Sosialiasai secara face to face, door to door, orang per orang memang tidak, karena keterbatasan SDM. Namun sosialisasi terus dilakukan yang melibatkan PPS, PPK, para relawan demokrasi termasuk juga para pemuda,” katanya.
Diakuinya, sosialiasasi paling maksimal akan dilakukan oleh petugas KPPS saat menyerahkan undangan pada para pemilih. KPPS secara face to face harus bertemu langsung dengan hak pilih, karena akan dijelaskan agar mereka mengerti dan datang ke TPS-TPS untuk menyalurkan haknya dengan benar. (cZ-01)*
0 Comments