Blusukan Ke Ciamis, Dirjen BPDAS Perkuat Ekonomi Kerakyatan

ciamiszone.com :

CIAMIS,- Ekonomi kerakyatan harus tumbuh dan berkembang benar-benar dari bawah dengan system kegotongroyongan melalui kerjasama kelompok-kelompok dan pemerintah. Membangun kegotongroyongan adalah intisari revolusi mental, apa pun yang ada di pemerintahan harus bisa melihat hasilnya supaya ada perubahan di lapangan.

Hal itu diungkapkan Direktur Bina Perhutanan Sosial, Wiratno dari Dirjend BPDAS-PS (Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai - Perhutanan Sosial), didampingi Kadishutbun Kab. Ciamis, Ir. Nana Supriatna di Aula Dishutbun Ciamis, Jum’at (12/12/14).

Dalam sosialisasi hutan rakyat yang dihadiri oleh sejumlah kelompok tani, unsur pemuda, LSM dan kalangan pesantren itu, Wiratno mengatakan, blusukan dirinya ke Ciamis untuk membangun hutan rakyat yang lestari, karena Ciamis dinilai merupakan hulu dari DAS Cintanduy.

                                                                                                               

“Kenapa saya blusukan ke lapangan? karena ke lapangan itu kita bisa langsung mengetahui permasalahan dan bisa mencarikan solusi. Solusinya apa? nanti pemerintah jangan hanya ngomong doang, untuk itu saya hadir turun ke lapangan, apa gunanya pemerintah. Inilah pemerintahan baru kita dengan tata nilai baru membangkitkan partisipasi dari bawah,” katanya.

Menurut Wiratno, hulu DAS Citanduy jangan dikeruk untuk sejumlah proyek oleh PU atau yang lainnya. “Jokowi tidak mau ada hulu atau pun sumber-sumber mata air dari sejumlah kaki gunung dikeruk hanya untuk proyek, ini harus distop, kondisi hulu harus benar,” tegasnya.

Selain memperhatikan keberadaan hulu, blusukannya ke Ciamis sebagai upaya dibangunnya unit menejemen berdasarkan data dan informasi yang akurat dari pemetaan partisipatif.

“Jika hutan rakyat dikelola sendiri-sendiri nanti harganya tergantung pada pembeli dan pengumpulnya, tapi dalam bentuk unit manajemen nanti jika akan menebang digulirkan menjadi tunda tebang karena ada subsidi dari kelompok atau perbankan yang bisa membantu. Menunngu tujuh tahun dulu agar harganya lebih tinggi. Substansi perubahan masyarakat menjadi kuat berdiri di kaki sendiri (berdikari) tidak terjebak dalam system ijon,” katanya.

Menyinggung ketersediaan bibit, Wiratno mengakui, pemerintah melalui BPDAS sudah menyiapkan sejumlah bibit gratis, tinggal mengajukan permohonan sesuai peruntukannya. Jika pun ada permasalahan terhadap bibit yang terkena penyakit akan dicarikan solusinya, seperti mengganti jenis bibit dengan jenis yang anti penyakit.

Sementara Ketua Umum Paguyuban Peduli Alam dan Lingkungan Galuh Asri (Pedal Gas) Ciamis, Noer JM sangat mengapresiasi program yang digulirkan pemerintah itu, namun pihaknya mengingtakan jangan sampai hanya menitikberatkan pada nilai-nilai ekonomi dan sosial saja.

“Jangan hanya menitikberatkan pada nilai ekonomi, tapi harus melihat nilai-nilai ekologinya sebagai penyeimbang ekosistem yang ada hingga akan tetap terjaga,” kata Noer JM.

Dijelaskannya, hal ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat, agar mereka tidak salah langkah dalam proses penggarapan lahan yang ada. Sehingga pohon-pohon produksi tetap berkembang dan tidak mengganggu tanaman konservasi yang bernilai resapan air tinggi. (cZ-01)*