CIAMIS,- Puluhan orang yang
mengatasnamakan komunitas “Paduli ka Taneuh Kota” (Pataka) menuntut DPRD Ciamis
membentuk Pantia Khusus untuk mengangani berbagai permasalahan terhadap
keberadaan tanah bengkok yang nota bene milik warga di tiga keluarahan yang ada
di Ciamis, diantaranya Kel. Ciamis, Kertasari dan Cigembor.
Hal
itu terungkap dalam dengar pendapat antara Pataka dengan anggota DPRD Ciamis,
di Gedung DPRD Ciamis, Senin (15/09/14) yang diterima oleh Wakil Ketua DPRD
Ciamis sementara, Yana D. Putra dan sejumlah utusan masing-masing fraksi.
Toni
Aprianto Iklhas, SH sebagai Penasehat Pataka dalam dengar pendapat tersebut
menegaskan, pembentukan Pansus merupakan harga mati dalam pembenahan dan
pelurusan aset tanah warga yang berada di tiga wilayah Kelurahanan Ciamis,
Kertasari dan Cigembor itu.
“Tidak
ada cara lain selain DPRD membentuk Pansus dan menyelesaikannya dengan baik,
karena ini menyangkut hak milik warga yang saat ini tidak jelas keberadaannya,”
kata Toni.
Hal
senada diungkapkan Korlap Pataka, Andi Ali Fikiri, terbentuknya Pansus adalah
pintu masuk untuk membongkar berbagai permasalahan pertanahan di Kota Ciamis,
sehingga Pansus merupakan satu kewajiban yang harus dibentuk oleh DPRD untuk
bergerak turun ke lapangan.
Menanggapi
hal itu, pimpinan rapat dengar pendapat, Yana D. Putra menjelaskan, pihaknya sangat merespon maksud dan tujuan
Pataka, sehingga hasil dengar pendapat akan direkomendasikan untuk segera
membentuk Pansus.
“Tadi
sudah kita dengar bersama, seluruh wakil fraksi sangat mendukung terbentuknya
Pansus, sehingga kami tinggal merekomendasikan saja hasil dengar pendapat ini
kepada unsur pimpinan,” katanya.
Menurut
Yana, terbentuknya Pansus Tanah Kota merupakan satu kewajiban DPRD untuk menyelesaikan
berbagai permasalahan yang dianggap dan diduga terjadi pelanggaran, sehingga
tidak ada lagi masalah muncul dikemudian hari.
“Kasus
ini memang sudah lama terdengar, sekarang anggota dewan yang hadir semua sepakat
untuk menyelsaikannya, melalui pansus,” katanya. (cZ-01)*
0 Comments