ciamiszone.com :
CIAMIS,- Sistem pendistribusi pupuk
bersubsidi caruk marut, sehingga ketika pemerintah daerah membutuhkan data
mengenai berapa jumlah pupuk yang berjalan, kami tidak mengetahuinya. Yang
mengetahui justru produsen, distributor, dan pengecer.
Demikian diungkapkan
Wajik Bupati Ciamis, Jeje Wiradinata usai pertemuan dengan para distributor dan
pengecer pupuk bersubsidi di Aula Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Jumat
(18/7/14).
“Saat
terjadi kelangkaan pupuk pun, pemerintah daerah pun tidak mempunyai kewenangan
dalam memantau sistem distribusi tersebut. Sistem pendistribusi pupuk ini
memang caruk-marut,” katanya.
Agar Pemda bisa
melakukan pemantau pergerakan distribusi dan penggunaan pupuk dari hulu ke
hilir secara kekinian, pihaknya akan segera mengkomunikasikan dengan pihak
produsen pupuk hingga ke kementerian pekan depan.
“Kelain itu
kami juga akan melakukan kroscek penggunaan pupuk bersubdisi langsung ke
petani, karena beberapa data yang dimiliki Dinas Pertanian saat ini tidak
sinkron. Jumlah kebutuhan pupuk dengan jumlah pupuk yang sudah didistribusikan
dan realisasi pupuk ke petani itu tidak sinkron,” tegasnya.
Menurut Jeje,
Kab. Ciamis membutuhkan 25 ribu ton pupuk bersubsidi, hal itu berdasarkan
rencana definitif kebutuhan kelompok petani yang diajukan. Namun yang dialokasikan
berdasarkan Perbup 19 ribu ton dan baru teralisasi sebanyak 12 ribu ton sesuia
musim tanam tahun ini.
Kepala Dinas
Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Ciamis, Kustini mengakui, kelangkaan pupuk
terjadi akibat persediaan pupuk di tingkat nasional tidak mencapai jumlah
kebutuhan.
“Kelangkaan
pupuk buklan hanya di Ciamis saja, tapi secara nasional karena yang dihasilkan pihak
produsen baru 70 persen,” katanya
Pihaknya
juga membantah saat ini memiliki data yang tidak sinkron, karena data tersebut
juga diperoleh dari distributor, pihaknya mengakui sudah melakukan pengawasan
ke lapangan, bahkan mempunyai komisi pengawas pupuk dan pestisida yang setiap
periodenya menerima laporan. (cZ-01)*
2 Comments
gimana tuh sampai ada kelangkaan pupuk,katanya swadayakan daerah sendiri tapi kasih fasilitas seperti itu saja ga bisa...
ReplyDeleteseharus nya pemerintah daerah tau berapa jumlah pupuk yang berjalan / yg di butuhkan sma petani.
ReplyDelete