ciamiszone.com :
CIAMIS,- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab. Ciamis jangan melakukan diskriminatif dalam sosialisasi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dengan menampilkan gambar salah satu pasangan calon lengkap dengan tulisan nama yang cukup besar, sementara pasangan lainnya tidak menampilkan nama, jika pun ditulis namanya tapi ukurannya sangat kecil.
“KPU jangan menimbulkan masalah dengan melakukan diskininatif terhadap pasangan calon. Dalam sosialisasi ini ada kesan KPU punya kepentingan, sebaiknya itu harus dihindari jangan sampai terjadi atau terulang di Ciamis. Itu tanggungjawab KPU,” kata Bupati Ciamis, H. Engkon Komara usai membuka acara sosialisasi Pilgub Jabar kepada aktivis Gabung Organisasi Wanita (GOW) Kab. Ciamis di Gedung Puspita, Kamis (13/12/12).
Menurut Bupati, memang photo-photo pasangan calon muncul semua tapi mana photo terbaru mana bukan kita bisa lihat sendiri.
“Dengan dimikian kita juga sudah merasakan KPU keterlibatannya kemana, kiblatnya kemana? posisinya dimana? dan itu sudah terjadi, harapan saya di Ciamis tidak begitu supaya tidak menimbulkan masalah,” kata Bupati yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kab. Ciamis itu.
Diakuinya, Kab. Ciamis siap menjalankan pesta demokrasi Pemilihan Gubernur Jabar yang akan digelar, 24 Februari 2013 mendatang, mulai dari persiapan sampai keamanan sudah diantisipasi sejak dini.
Keamanan dari TNI-Polri semua sudah menjadi kendali di KPU Jawa Barat, termasuk Ciamis pada intinya siap mendukung pelaksanaan Pilgub, mulai tahapan kunjungan pasangan Cagub dan Cawagub yang melakukan kampanye sampai hari pelaksanaannya.
“Saya sebagai kepala daerah akan mendukung penuh semua calon yang datang ke Ciamis, kita patut maksimal menjalankan pengamanan, jangan sampai terjadi gesekan karena itu menyangkut kredibilitas daerah. Jika ada kontestan yang membawa kekuatan pendukung yang memicu, kita upayakan untuk menghindari hal seperti itu. Lakukan dengan fair fly, soal rakyat memilih mana, saya tidak akan ikut campur,” kata Bupati.
Menurut Bupati, meskipun dirinya sebagai seorang ketua partai, tapi dirinya bukan tim sukses, dan tidak ikut terjun langsung dalam kegiatan kampanye partai.
“Saya normativ saja, sebagai kepala daerah tidak ikut terjebak langsung pada kegiatan partai atau kampanye. Termasuk PNS, secara formal PNS itu netral tapi secara nurani silahkan, artinya PNS jangan berkecimpung di dalam politik. Begitu juga dengan kepala desa, saya instruksikan kepada seluruh kepala desa jangan terlibat dalam kepentingan politik, kalau hati dan nurani ya salurkan pada saatnya nanti,” katanya. (cZ-01)*
0 Comments